Home / Peristiwa / Ahok: Bahasa Indonesia Saya Tidak Buruk, Tahu Beda Gila dan Bila

Ahok: Bahasa Indonesia Saya Tidak Buruk, Tahu Beda Gila dan Bila

ahok-marah-pkl-jakarta-punya-cerJakarta – Gubernur DKI Jakarta Ahok marah besar saat draf Perda Reklamasi terkait kontribusi tambahan dipermainkan oleh DPRD DKI Jakarta, yang mengdampakkan kontribusi tambahan dan kontribusi malah hilang. Menonton faktor itu, Ahok langsung menulis kata ‘gila’ di poin kontribusi tambahan yang membikin Ketua Badan Legislasi Daerah Mohammad Taufik marah.

Sekretaris Daerah Saefullah mencoba menenangkan dewan dengan menyebut itu bukan ‘gila’ tapi ‘bila’. Tetapi Ahok menegaskan, menulis kata gila sebab berpotensi korupsi.

“Saya katakan ‘gila’ kalau ini bisa jadi korupsi. Saya katakan itu terbukti ‘gila’ bukan ‘bila’. ‘Bila’ dan ‘kalau’ tidak bisa digabung Pak, bahasa Indonesia saya tidak terlalu kurang baik,” ucap pemilik nama Basuki Tjahaja Purnama ini saat menjadi saksi permasalahan suap reklamasi dengan terdakwa M Sanusi di ruang sidang Tipikor, Jakarta, Senin (5/9/2016).

Kemarahan Ahok yang menulis kata gila itu memicu reaksi negatif dari anak buah dewan. Mereka mengancam tidak bakal ada rapat paripurna untuk pembahasan Perda Reklamasi jadi tidak disahkan.


“Tiga kali hadir enggak ada yang datang, enggak lumayan saya tunggu di dalam, enggak mau, malu katanya. Teman-teman di DPRD tidak mau putuskan paripurna. Padahal, perda yang satu tidak ada hubungannya dengan kontribusi kenapa disandera juga. Mereka enggak mau juga,” Ahok memungkas.

Dakwaan Sanusi

Jaksa mendakwa Sanusi menerima suap Rp 2 miliar dari Ariesman Widjaja melewati asisten Ariesman, Trinanda Prihantoro. Diduga suap Rp 2 miliar itu ditujukan dengan maksud, Sanusi selaku anak buah DPRD DKI dan Ketua Komisi D DPRD DKI 2014-2019 bisa menolong akselerasi pembahasan dan pengesahan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Utara Jakarta (RTRKSP).

Suap juga dimaksudkan supaya Sanusi mengakomodir pasal-pasal sesuai keinginan Ariesman selaku Presdir PT APL dan Direktur Mutlak PT Muara Wisesa Samudra (MSW). Tujuannya, supaya PT MSW memiliki legalitas untuk melaksanakan pembangunan di Pulau G kawasan Reklamasi Pantura Jakarta.

Atas lakukanan itu, Sanusi yang juga adik kandung Wakil Ketua DPRD DKI Mohamad Taufik tersebut didakwa melanggar Pasal 12 huruf a alias Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.?

Selain itu, Jaksa juga mendakwa Sanusi dengan pencucian uang.? ?Sanusi didakwa melakukan pencucian uang dengan membelanjakan alias membayarkan uang sekualitas Rp 45.287.833.733 (Rp 45 miliar lebih) untuk pembelian aset berupa tanah dan bangunan dan kendaraan bermotor. Tidak cuma itu, Sanusi juga menyimpan uang US$ 10 ribu dalam brankas di lantai 1 rumahnya di Jalan Saidi I Nomor 23, Kelurahan Cipete Utara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Uang sekualitas Rp 45 miliar lebih itu didapat Sanusi dari? para rekanan Dinas Tata Air Pemerintah Provinsi DKI Jakarta? yang adalah mitra kerja Komisi D DPRD DKI. Para rekanan Dinas Tata Air Pemprov DKI itu dimintai uang Sanusi terkait pelaksanaan proyek pekerjaan antara tahun 2012 hingga 2015.

Atas lakukanannya, Jaksa mendakwa Sanusi dengan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010 mengenai Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU) juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Lihat juga

bus-kecelakaan-di-tanjakan-emen-subang

Kecelakaan di Tanjakan Emen, Korban Warga Kampung Legoso Ciputat

Kecelakaan terjadi di Tanjakan Emen, Ciater, Subang, Jawa Barat, pada Sabtu sore, 10 Februari 2018. …