Home / Wisata / Raja Ampat Menanti Jadi Tuan di Laut Sendiri

Raja Ampat Menanti Jadi Tuan di Laut Sendiri

Masyarakat hukum budaya Raja Ampat yang mendiami empat pulau mutlak Batanta, Batan Salawat (Salawati), Batan Wage (Waigeo), serta Batan Mee (Misool) beserta pulau-pulau kecil di sekitar mulai memakai kewenangannya dalam otonomi khusus.

Sejak 6 Desember 2016, masyarakat hukum budaya melewati lembaga Dewan Budaya Suku Maya menghasilkan Peraturan Budaya Suku Maya Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Perlindungan Ikan serta Biota Laut serta Potensi Sumber Daya Alam Lainnya di Wilayah Pesisir serta Laut Dalam Petuanan Budaya Suku Maya Raja Ampat. Faktor tersebut menjadi hukuman berlapis bagi para perusak laut.

Selain itu juga hukuman pidana yang di sanksikan dari aparat hukum, para pelaku dihadapkan pada sidang budaya yang berhak menentukan denda hingga hukuman sosial. Para pelaku didenda, kapal serta alat tangkapnya disita warga.

Pelaku diserahkan ke aparat untuk diproses hukum. Perahu/kapal beserta alat tangkapnya baru dapat diambil seusai bayar sejumlah denda yang ditetapkan musyawarah adat.


Kristian Thebu, Ketua Dewan Budaya Suku Maya—suku penghuni mula-mula wilayah Raja Ampat yang terbagi lebih dari 20 subsuku—berkata, peraturan budaya itu melewati lebih dari 80 pertemuan dengan masyarakat kampung selagi tiga tahun.

”Kami gemas, berulang kali pengebom ikan, penangkap hiu serta manta tertangkap, namun proses hukumnya tidak jelas. Tidak hingga pengadilan,” ujarnya.

Pemandangan obyek wisata Telaga Bintang di Painemo, Kabupaten Raja Ampat, Papua Barat, Sabtu (21/6/2014), menjadi daya tarik bagi penggemar wisata alam bebas. Selain memiliki keindahan alam laut, kabupaten kepulauan ini juga memiliki pesona daratan yang belum banyak digarap. Beberapa potensi yang ditawarkan antara lain pengamatan burung cenderawasih, kakaktua, dan nuri serta tracking cagar alam.

Penanganan pelanggaran butuh biaya besar dan kompleks. Bahkan, sering kali pelaku hanya ditahan 2-3 hari lalu dilepaskan. ”Penjahat tidak jera. Masyarakat makin sulit mencari ikan dan tempat-tempat wisata bagus jadi rusak,” papar Thebu.

Syafrudin Sabonama, anggota DPRD Kota Sorong mengungkapkan, orang asli Papua semakin tersisih. Orang-orang Suku Moi terus kehilangan ulayat karena bebas mentransaksikan lahannya.

”Orang-orang Moi sekarang adanya di ’ujung-ujung bumi (ke pedalaman)’. Jangan sampai suku asli Raja Ampat bernasib sama,” ujarnya.

Biasanya, pemilik ulayat menjual tanahnya sangat murah karena minim informasi dan terhasut iming-iming uang. Tahun 2000-an, berdasarkan investigasi Yayasan Telapak, 1 hektar tanah hanya dihargai satu pisang goreng.

Kini, Waisai, ibu kota Raja Ampat kian padat dibandingkan dengan ketika pertama mengunjungi tahun 2007. Pembangunan infrastruktur, permukiman, dan tempat usaha yang dikelola pendatang menjamur.

Pelepasan ulayat terkadang bermasalah dan berujung pengadilan. Orang Papua yang dilindungi UU Otonomi Khusus masih mudah melepas ulayatnya.

Raja Ampat, kabupaten muda pemekaran dari Sorong, mulai menunjukkan perhatian pada nasib orang asli Papua, khususnya kedaulatan adatnya terhadap laut dengan tetap menjalankan hukum negara. Perhatian Pemerintah daerah ditunjukkan dengan kehadiran Wakil Bupati Raja Ampat Manuel Piter Urbinas selama dua hari penuh dalam sidang Suku Maya.

Ketua Dewan Adat Maya Kristian Thebu, Selasa (6/12/2016), di Waisai, Raja Ampat, Papua Barat, menyerahkan peraturan adat terkait perlindungan laut di ”Surga Bawah Air” kepada Wakil Bupati Raja Ampat Manuel P Urbinas. Peraturan adat itu diserahkan kepada pemerintah untuk diakui dalam peraturan daerah.

”Kami dukung peraturan adat ini jadi peraturan daerah. Ini titik kecil bagi masyarakat asli Raja Ampat untuk mengelola sumber daya alamnya yang lain seperti hutan,” kata Urbinas.

Laut jadi prioritas karena 80 persen wilayah Raja Ampat merupakan laut yang tersohor sebagai surga penyelaman dunia. Sayangnya, masih ada perburuan hiu dan manta serta pengeboman ikan dan terumbu karang.

Meity Mongdong, Senior Manager Conservation International Indonesia mengatakan, peraturan adat itu akan menambah rasa memiliki masyarakat setempat. Semoga. (ICHWAN SUSANTO)

Lihat juga

9381

Seru! Seperti Ini Pacuan Kuda Tradisional di Tanah Gayo

Kabupaten Bener Meriah telah memasuki usia yang ke-13 tahun. Pemkab setempat ingin melengkapi kebutuhan serta …