046026600_1410775759-ilustrasi-lipsus-ahok-140915bJakarta – Gubernur DKI Jakarta Ahok menyebut tidak sedikitnya reklame yang terpasang di jembatan penyeberangan orang (JPO) membikin JPO rawan ambruk. Tetapi, dirinya tidak bisa berbuat tidak sedikit untuk mengendalikan reklame di JPO.

Karena, kata dia, kontrak pemasangan reklame dengan swasta tetap panjang. Ahok juga menduga ada mafia iklan yang ingin mengusai reklame-reklame di JPO Jakarta.

Pemilik nama Basuki Tjahaja Purnama ini pun menyebutkan, tidak sedikit JPO di Jakarta yang dibuat pihak swasta serta tanpa peliharaan yang cukup.

“JPO dulu itu kerja sama dengan swasta. Kerja sama swasta dipasangin iklan. Makanya dalam pergub baru, tidak ada lagi iklan dalam JPO. Tapi berbagai kontraknya belum berakhir. Tidak sedikit sekali swasta membangun JPO nyambung tapi enggak mau pelihara,” kata Ahok di Balai Kota Jakarta, Senin (26/9/2016).

Menurut dia, iklan sewajibnya tidak menempel di JPO. Sewajibnya, lanjut dia, pemprov tidak meloloskan izin untuk swasta ‘nakal’ yang pasang iklan di JPO.

“Iklan yang dirinya bikin enggak pakai konstruksi sendiri digantungin ke JPO-nya untuk penghematan. Pelanggaran terjadi semua, dulu yang izin penglihatan bisa disogok saya kira,” ucap Ahok.

JPO Tanpa Reklame

Selain tidak dirawat, pihak swasta juga membiarkan JPO dipasangi reklame oleh mafia iklan. Padahal, telah ada aturan mengenai pemasangan reklame.

“Ini kan ada kayak mafia iklan yang pengen menguasai JPO,” ungkap Ahok.

Nantinya, Ahok melarang reklame menutupi badan JPO. Walau reklame berbentuk Light-Emitting Diode (LED) sekalipun.

“Kalau mau iklan (di JPO) kecil sekali. Sehingga prinsipnya mau LED alias apapun kalian enggak boleh nutupin. Model yang paling jelas tergolong tulisan kecil boleh itu ada yang di MRT yang di Bundaran HI,” Ahok membahas.

Iklan Mesin Fotocopy