18020rapat-banggar-4-menko-dengan-dpr-riJakarta Badan Biaya (Banggar) DPR RI menyetujui seluruh pagu biaya dan usulan tambahan biaya dari empat Kementerian Koordinator (Kemenko) di Rancangan Biaya Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2017. Terbesar merupakan biaya Kemenko Bidang Perekonomian yang alokasi disepakati Rp 560 miliar.

Ketua Banggar DPR Kahar Muzakir dan seluruh anggotanya menyetujui pagu biaya Kemenko Bidang Kemaritiman, Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) dan Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam).

“Seluruh pagu biaya dan tambahan biaya tahun 2017 untuk 4 Kemenko disetujui,” kata Kahar mengakhiri rapat kerja biaya 2017 di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (14/9/2016).

Menko Bidang PMK, Puan Maharani berkata, alokasi pagu biaya tahun depan untuk Kementeriannya disepakati sebesar Rp 381,5 miliar alias lebih rendah Rp 11,9 miliar dari pagu Rp 393,4 miliar di APBN Perubahan (APBN-P) 2016.

“Anggaran Rp 381,5 miliar untuk dua program utama. Pertama, dukungan manajemen dan dukungan teknis semacam belanja pegawai, operasional Rp 134,3 miliar dan kedua, program pembangunan manusia Rp 247,3 miliar,” jelasnya.

Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto, membicarakan kementeriannya mendapat pagu biaya sebesar Rp 281 miliar di RAPBN 2017. Jumlah itu turun dari pagu biaya di APBN Perubahan 2016 yang dialokasikan Rp 289 miliar.

“Dari biaya itu, untuk belanja pegawai dan operasional di 2017 sebesar Rp 51 miliar alias turun Rp 1,9 miliar dari pagu Rp 52,9 miliar di APBN-P 2016,” ucap Wiranto.

Lebih jauh katanya, pagu biaya belanja pegawai sebesar Rp 51 miliar tak lumayan membiayai operasional Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam), mengingat aktivitas alias kegiatan yang bertambah.

“Jadi sebab kegiatan operasional bertambah terutama untuk mendukung program prioritas Kemenko Polhukam, maka kita menganjurkan tambahan biaya Rp 3,5 miliar menjadi Rp 54,5 miliar untuk belanja pegawai tahun depan,” jelas Wiranto.

Dalam peluang yang sama, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution berkata, Kementeriannya mendapat alokasi pagu biaya Rp 350,4 miliar di 2017 alias turun Rp 2,45 persen dari pagu APBN-P 2016 sebesar Rp 359,2 miliar.

Sambungnya, pagu biaya Rp 350,4 miliar ini telah tergolong biaya untuk Komite Ekonomi dan Industri Nasional (KEIN) yang mencapai Rp 44,3 miliar. Apabila dihitung, tanpa biaya KEIN, pagu biaya murni Kemenko Bidang Perekonomian sebesar Rp 305,3 miliar di 2017.

“Kami menganjurkan tambahan biaya Rp 210 miliar untuk 2017, jadi total pagu di APBN tahun depan sebesar Rp 560,9 miliar,” harap Darmin.

Tambahan biaya itu, katanya, untuk mendanai kegiatan pokok Kemenko Bidang Perekonomian, di antaranya koordinasi satuan tugas akselerasi dan efektivitas pelaksanaan kebijakan ekonomi.

Juga kegiatan lainnya meliputi pengembangan ekonomi makro yang kondusif, kebijakan keuangan inklusif semacam Kredit Usaha Rakyat (KUR), kedaulatan pangan dan ketahanan air, ketahanan energi, sampai pengembangan kawasan ekonomi khusus (KEK).

Darmin juga berharap, Banggar DPR bisa menyetujui usulan tambahan biaya tersebut untuk mengembalikan tunjangan kinerja PNS Kemenko Bidang Perekonomian dari menjadi 70 persen dari sekarang 59 persen.

Dijelaskannya, ada adaptasi tunjangan kinerja (tukin) pegawai Kemenko Bidang Perekonomian sejak 2014 menjadi 70 persen dari tukin PNS di lingkungan Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Kemudian dampak Kemenkeu menaikkan tukin PNS di 2016, prosentase tukin pegawai Kemenko Bidang Perekonomian turun menjadi 59 persen.

“Jadi kita usulkan supaya tukin dikembalikan menjadi 70 persen lagi. Dengan begitu, butuh tambahan biaya tak tidak sedikit sih cuma Rp 10 miliar alias 20 persen dari alokasi tukin di 2017,” pinta Darmin.

Terbaru, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Panjaitan meminta persetujuan atas pagu biaya sebesar Rp 350,53 miliar tahun depan. Terbesar diperuntukkan memenuhi kebutuhan belanja barang, terutama renovasi kantor.

“Kantor Kemenko Kemaritiman tak jelas, saya menempati ruangan berkapasitas 3×5 meter. Lift tak jarang diganti (diperbaiki), jadi saya lebih tak jarang naik tangga dibanding naik lift,” ucap Luhut.

Dari pagu biaya Rp 350,53 miliar di RAPBN 2017, kata Luhut, dialokasikan paling tak sedikit untuk belanja barang tanpa melupakan dukungan Kemenko Bidang Kemaritiman kepada program prioritas nasional dan kegiatan pokok Kementeriannya.

“Belanja barang paling tak sedikit, sebab biaya paling tak sedikit buat benerin (renovasi) kantor,” ucapnya.

Prioritas nasional yang mendapat dukungan dari Kemenko Bidang Kemaritiman di 2017, disebutkan Luhut, meliputi kedaulatan energi, pembangunan pariwisata, kemaritiman dan kelautan, peningkatan konektivitas nasional, kedaulatan pangan, dan lainnya.

Sementara fokus kegiatan Kemenko Bidang Kemaritiman di tahun depan, sambungnya, antara lain, akselerasi penyelesaian batas maritim, pengembangan instrumen hukum IUU Fishing, pengembangan tol laut dan sistem konektivitas, penanganan dwelling time, revitalisasi dan pembangunan infrastruktur transportasi.

Juga pengembangan industri perikanan, hilirisasi pertambangan mineral, pembetulan tata niaga migas yang menjadi concern Kemenko Bidang Kemaritiman.

“Kami sedang kaji harga gas industri di hilir supaya turun dari US$ 13 per MMBTU menjadi US$ 5 per MMBTU. Benchmark kita di Singapura, China, Korea, Jepang yang harganya cuma US$ 4-5 per MMBTU,” jelas Luhut.

Iklan Mesin Fotocopy