127338_mediumJakarta Keinginan Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo untuk mengembalikan hak politik TNI dimengenai sejumlah anak buah DPR. Keinginan itu dikualitas bermengenaian dengan tujuan reformasi 1998.

“Pengalaman kurang baik tentara berpolitik, akhirnya meperbuat pemihakan-pemihakan serta akhirnya bloking. Semangat reformasi kan mengharapkan TNI tidak berpolitik dalam rangka tidak memihak dalam kekuasaan-kekuasaan,” kata Anak buah Komisi III DPR Desmond Junaidi Mahesa di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis 6 Oktober 2016.

Politikus Partai Gerindra ini berpendapat, Panglima TNI memberi tau keinginannya itu sebab selagi ini TNI tidak lebih diperhatikan oleh negara. Contohnya, fasilitas prajurit serta kesejahteraan prajurit yang tidak lebih memadai.

“Kenapa kesannya kali ini mereka ingin terlibat dalam politik? Sebab ada kecemburuan. Apa yang terjadi kali ini terhadap polisi yang menikmati ?tidak sedikit-tidak sedikit akses. Ini bicara kualitas ?materi yang didapatkan,” ujar dia.

Keinginan Panglima TNI ini juga dimengenai oleh Anak buah Komisi I DPR Meutya Hafidz. Bahkan ia berpikir Panglima TNI selip lidah saat berbicara keinginannya itu.? Menurut dia, apabila Panglima TNI mengingat sejarah reformasi, maka keinginan untuk berpolitik tidak bakal ada.

“Mungkin Panglima TNI selip lidah kali ya, saya mencoba berpikir semacam itu. Kami kan tahu sejarah, bahwa kami sendiri dulu memperjuangkan betul-betul bagaimana supaya TNI profesional dalam artian fokus terhadap tugas? utamanya, dalam faktor perlindungan NKRI, negara serta rakyat,” kata Meutya.

Politikus Golkar ini membicarakan, apabila TNI aktif dapat ikut berpolitik maka Indonesia bakal kembali ke masa lalu. Menurut dia, Indonesia sewajibnya semakin berbenah diri dengan segala macam tantangan yang dihadapi, bukan justru ingin kembali ke masa lalu.

Sementara anak buah Komisi I DPR Syarief Hasan berujar, masukan supaya TNI dapat ikut berpolitik ?telah berbagai kali diungkapkan. Tetapi menurutnya, keinginan itu belum dapat dikabulkan sebab sekarang TNI tetap meperbuat reformasi internal.

“Kita DPR berpendapat waktu itu, serta masukan-masukan dari stakeholders bahwa TNI sedang bakal meperbuat reformasi semakin. Proses reformasi berlangsung semakin,” ujar dia.

Tetapi, menurut Wakil Ketua Komisi I DPR Tukeren (TB) Hasanuddin, pernyataan Panglima TNI tersebut tetap wajar. Tetapi, Undang-undang di Indonesia tetap belum mengizinkan TNI terlibat dalam politik praktis.

“Butuh bikin UU (baru), kalau rakyat menghendaki merevisi UU silakan. Caranya ya pemerintah dengan legislatif duduk bareng bahas itu, serta anak buah DPR bakal tanya ke publik butuh apa tidaknya,” ujar TB Hasanuddin.

Iklan Mesin Fotocopy