ilustrasi-orang-kaya-1-140511-andriJakarta РProgram pengampunan pajak (tax amnesty) lahir bukan tanpa alasan. Pemerintah maupun lembaga internasional menunjukkan data alangkah tak sedikitnya harta alias aset kekayaan Warga Negara Indonesia (WNI) di luar negeri.

Kasubdit Akibat Kebijakan Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan DJP, Romadhaniah saat Media Gathering DJP mengungkapkan berbagai data yang melatarbelakangi program pengampunan pajak dengan sasaran mutlak pengalihan harta dari luar negeri ke dalam negeri.

“Tax amnesty identik dengan repatriasi aset, tujuannya membenahi struktur ekonomi nasional, mencari sumber pertumbuhan yang berkelanjutan dan inklusif, butuhasan data basis pajak, dan menambah penerimaan pajak,” ujarnya di Hotel Atria, Malang, Jumat (14/10/2016).

Adapun berbagai data jumlah harta kekayaan WNI yang disimpan di luar negeri, antara lain:

– McKinsey mengestimasi kurang lebih US$ 250 miliar alias kurang lebih Rp 3.250 triliun aset WNI di luar negeri

– Data Credit Suisse Global Wealth Report dan Allianz Global Wealth Report (diolah) menunjukkan aset WNI di luar negeri kurang lebih Rp 11.125 triliun

– Bank Indonesia memperkirakan jumlah harta kekayaan WNI di luar negeri sebesar Rp 3.147 triliun (sumber: Kar and Spanjers (2015), Tax Justice Network (2010) dan Global Financial Integrity (2015).

– Berdasarkan data primer, Kementerian Keuangan memprediksi total aset WNI di luar negeri minimal sebesar Rp 11.000 triliun.

“Inilah yang mendasari sasaran tax amnesty dari pemerintah sebesar Rp 165 triliun,” ucap Romadhaniah.

Menurutnya, tak sedikitnya harta kekayaan WNI yang ditimbun di luar negeri masuk akal mengingat penerapan Undang-undang Nomor 24 Tahun 1999 tentang Lalu Lintas Devisa dan Sistem Kualitas Tukar. Dalam faktor ini pemerintah menganut sistem Devisa bebas.

“Jadi memungkinkan penduduk Indonesia leluasa mempunyai dan memakai devisa, antara lain untuk perdagangan internasional, transaksi di pasar uang, dan pasar modal (tergolong pembelian aset di luar negeri),” Romadhaniah menerangkan.

Sementara itu, Pengamat Perpajakan sekaligus Direktur Eksekutif CITA, Yustinus Prastowo berkata, dengan tax amnesty, tak sedikit orang-orang kaya lama yang baru teridentifikasi di luar kantor Harus Pajak (WP) Besar (Large Taxpayers Office/LTO).

“Di luar LTO, kontribusi uang tebusan mencapai Rp 80 triliun, sedangkan repatriasi di LTO baru Rp 30 triliun. Artinya ada potensi pajak di luar LTO, orang-orang kaya lama yang baru ketahuan dari tax amnesty yang selagi ini belum terawasi,” tegasnya.

Yustinus menyebut, dari total WP yang ikut tax amnesty di periode I, hanya 32 WP yang menyetor uang tebusan Rp 15 triliun alias 15 persen dari total uang tebusan. Setidak sedikit 103 WP membayar uang tebusan di atas Rp 50 miliar alias 20 persen dan di atas Rp 1 miliar setidak sedikit 9.276 WP.

“Dana pihak ketiga di LPS, WNI yang punya simpanan di atas Rp 5 miliar hanya 0,13 persen alias 77 ribu dari total pemilik rekening. Simpanan hingga Rp 100 juta 180 juta rekening. Itu mengkonfirmasi alangkah ketimpangan lumayan lebar,” terangnya.

Menurut Yustinus, dari kualitas pernyataan harta sebesar Rp 3.600 triliun dari tax amnesty baru berdasarkan kualitas wajar, bukan kualitas pasar. Apabila menghitung dari kualitas pasar, maka kualitas harta yang dideklarasikan dapat mencapai dua kali lipat. Tergolong uang tebusan.

“Jadi sebetulnya seusai tax amnesty diinginkan penglihatan lebih baik untuk tak menempatkan harta di luar negeri. Harus ada sinyal (revisi) UU Lalu Lintas Devisa lewat koordinasi antara pemerintah dan Bank Indonesia, dan ada kepastian bagi WNI yang mau bawa kembali uangnya ke sini,” pungkasnya.

Iklan Mesin Fotocopy