Oesman Sapta. Foto: dok MPR Metrotvnews.com, Jakarta: Dewan Perwakilan Daerah (DPD) akan menjadi tuan rumah dalam sidang bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam rangka HUT Kemerdekaan ke-72 RI. Ini kesempatan keempat DPD mendapat giliran menjadi tuan rumah sidang bersama. Sidang akan dibuka Ketua DPD Oesman Sapta dilanjutkan pidato kenegaraan Presiden Joko Widodo, Rabu 16 Agustus. Ada tiga agenda utama dalam pelaksanaan sidang tahunan. Pertama, sidang tahunan bersama DPR dan DPD, di mana Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka penyampaian laporan kinerja lembaga-lembaga negara. Agenda kedua, pidato kenegaraan Presiden dalam rangka peringatan HUT Republik Indonesia. Ketiga adalah rapat paripurna pembukaan masa sidang DPR tahun sidang 2017-2018, di mana Presiden akan menyampaikan pidato kenegaraan dalam rangka Penyampaian Pengantar atau Keterangan Pemerintah atas RUU tentang APBN beserta Nota Keuangan 2018. Oso, sapaan Oesman Sapta, menyampaikan bahwa sidang bersama ini menunjukkan posisi DPD memiliki peran strategis sesuai amanat UUD 1945. "Dalam kedudukannya di bidang legislasi DPD setara dengan DPR dan Presiden dalam membahas rancangan Undang-Undang terkait dengan daerah. Bersama DPR, DPD terlibat dalam menyusun program legislasi nasional," kata Oso melalui keterangan tertulis, Selasa 8 Agustus 2017. Wakil Ketua I DPD Nono Sampono mengatakan, dalam rangka pembangunan daerah, DPD fokus memperjuangkan agar daerah tetap dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, namun memiliki otonomi daerah yang kuat dan daerah pembangunannya maju dan merata. "Nawacita yang dicanangkan pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla, relevan dengan yang diperjuangkan DPD. Bagaimana daerah ini bisa maju dan terjadi pemerataan, aspek keadilan ada di situ,” tegas Nono. Sedangkan Wakil Ketua II DPD Darmayanti Lubis menilai perjuangan memperkuat kewenangan DPD adalah demi kepentingan bangsa dan negara. Dengan diperkuatnya kewenangan DPD, akan memperkuat sistem check and balances. "Kami berharap akan adanya amandemen mengenai kewenangan DPD. Kami juga menggalang dukungan dari fraksi-fraksi di DPR, akademisi, dan stakeholder lainnya. Kami juga sudah mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, agar bisa setara mengenai pembahasan RUU terkait daerah di DPR," papar Darmayanti.
Baca Lebih Lengkap (klik): Bukti DPD Punya Peran Strategis
Sumber dari MetroTv News Politik

Update Proyek Tol Serpong Cinere