036391300_1418021967-img_20141208_134535Jakarta – Ketua Fraksi PDI Perjuangan MPR RI Ahmad Basarah mekualitas usulan PPP mengenai amandemen UUD 1945 yang mengatur soal syarat menjadi Presiden RI wajib WNI orisinil tak sesuai dengan politik hukum negara.

“Usulan PPP untuk merubah ketentuan Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 seusai perubahan supaya berubah menjadi Presiden Indonesia ialah orang Indonesia Asli, di mana makna Indonesia orisinil yang dimaksudkan adalah pribumi adalah usulan yang ahistoris serta tak sesuai dengan politik hukum negara yang ingin menghilangkankan diskriminasi dalam segala bentuk utamanya sebab SARA,” kata Ahmad Basarah di Jakarta semacam dikutip Antara, Minggu (9/10/2016).

Menurut dia, dikatakan ahistoris sebab sejatinya Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 sebelum perubahan, yang menyatakan Presiden Indonesia ialah orang Indonesia orisinil juga tak sempat dimaksudkan untuk membedakan hanya warga negara Indonesia pribumi yang bisa menjadi Presiden serta warga negara Indonesia non-pribumi (peranakan) dibatasi tak bisa menjadi calon Presiden.

Kehadiran Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 naskah orisinil (sebelum perubahan) pada waktu itu dilatarbelakangi persiapan kemerdekaan Indonesia tetap berada di bawah bayang-bayang kekuasaan Jepang.

“Untuk menghindar dari kemungkinan dicalonkannya seorang Jepang menjadi Presiden Indonesia yang tetap baru, maka frasa Indonesia orisinil dicantumkan. Dengan kata lain makna Indonesia orisinil adalah bukan orang asing alias lebih terutama dalam konteks waktu itu adalah bukan orang Jepang,” ucap Basarah.

Dengan demikian, lanjut dia, makna Presiden ialah orang Indonesia orisinil waktu itu bukan dimaksudkan membikin perbedaan pribumi alias non-pribumi melainkan orang Indonesia alias orang asing. Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 kemudian diperbuat perubahan saat diperbuat perubahan UUD 1945 pada tahun 1999-2002.

Hanya Beda Penafsiran

Landasannya sebab dalam perkembangannya Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 nyatanya rawan memunculkan multitafsir yaitu Indonesia orisinil oleh sebagian pihak dimaknai pribumi serta non-pribumi.

“Untuk itulah diperbuat perubahan Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 dengan rumusan yang lebih menjamin kepastian serta tak memunculkan multitafsir yaitu calon Presiden serta calon Wakil Presiden wajib seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya serta tak sempat menerima kewarganegaraan lain sebab kehendaknya sendiri,” jelas Basarah.

Dengan demikian, tegas dia, semangat Pasal 6 ayat (1) UUD 1945 sebelum serta seusai perubahan sebetulnya sama saja. Yang beda adalah tutorial penafsiran saja.

“Usulan untuk memasukkan kembali kalimat Presiden ialah orang Indonesia orisinil yang dimaknai sempit pribumi serta non-pribumi tidak hanya ahistoris juga bersifat diskriminatif, sebab membedakan hak menduduki jabatan publik sebab keturunan,” imbuh Basarah.

Dengan kata lain, apabila pasal 6 ayat 1 UUD 1945 sebelum perubahan dinasibkan kembali serta frasa orang Indonesia orisinil dimaknai sebagai pribumi, maka warga negara Indonesia keturunan Arab, China serta lain sebagainya, meskipun dirinya warga negara Indonesia sejak kelahirannya maka tak bisa menjadi Presiden Indonesia.

“Kalau kemudian mengikuti usulan PPP, faktor itu berarti tokoh-tokoh semacam Anies Baswedan, Alwi Shihab, Kwik Kian Gie, Jaya Suprana serta lain-lain tak bisa menjadi Presiden Indonesia,” kata Wakil Sekjen DPP PDIP Bidang Pemerintahan itu.

Iklan Mesin Fotocopy