gara-gara-diduga-catut-jokowi-setnov-bakal-lengser-dari-ketua-dprJakarta – Fraksi Partai Golkar mengirimkan surat khusus ke Ceo DPR. Isi surat tersebut meminta supaya nama baik Ketua Umumnya, Setya Novanto dipulihkan atas permasalahan yang dikenal dengan sebutan ‘Papa Minta Saham’ PT Freeport Indonesia, yang membikin Novanto mundur dari Ketua DPR.

Anggota Komisi I DPR Fraksi Partai Golkar Dave Laksono, meminta supaya perbaikan nama baik Novanto dibacakan di rapat paripurna DPR. Sebab menurut dia, apapun keputusan DPR wajib dibacakan dalam rapat paripurna.

“Adanya perbuatan dari ceo, nah kan setiap keputusan wajib dibacakan di paripurna, sehingga prosesnya semacam itu. Wajib di bacakan bahwa nama Novanto itu clear namanya atas pemufakatan jahat bahwa itu tak benar,” kata Dave di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (15/9/2016).

Dave mekualitas dengan adanya putusan Mahkamah Konsitusi (MK) yang mengabulkan sebagian permohonan Setya Novanto, soal penyadapan serta memberi tafsir baru soal permufakatan jahat. Bahwa Novanto warga negara yang bersih serta taat dengan hukum.

“Novanto itu warga negara yang taat hukum yang menjadi teladan bagi kami semuanya,” ucap dia.

“Dengan adanya putusan MK sehinga apa yang diajukan oleh Sudirman Said itu tak sah sebab landasan hukumnya ilegal sehingga makanya keputusan MK itu batal demi hukum,” sambungnya Dave.

Berikut bunyi surat Fraksi Golkar ke pimpinan DPR:

Pada kesempatan yang berbahagia ini, perkenankanlah kami memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpahan rahmat dan hidayah-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat menjalankan aktifitas keseharian kita dengan baik, Amin.

Sehubungan dengan telah keluarnya keputusan Mahkamah Konstutitusi (MK) terkait permohonan uji materi (judicial review) terhadap Pasal 5 UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), dan Pasal 15 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Dimana MK menyatakan bahwa Pasal 15 UU Tipikor bertentangan dengan Pasal 1 ayat 3, Pasal 28 D ayat 1, dan Pasal 28 I ayat 4 Undang-undang Dasar 1945. Frasa ‘pemufakatan jahat dalam Pasal 15 UU Tipikor juga dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Keputusan tersebut menunjukan bahwasannya tuduhan pemufakatan jahat dalam kasus “papa minta saham” kepada Bapak Drs. Setya Novanto, Ak tidak terbukti. Berdasarkan hal tersebut, kami anggota Fraksi Partai GOLKAR DPR RI mengajukan permohonan kepada pimpinan DPR-RI untuk MEREHABILITASI nama baik Bapak Drs. Setya Novanto, Ak.

Iklan Mesin Fotocopy