Pengertian-tax-AmnestyJakarta – Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal (Perdirjen) Pajak Nomor Per-11/PJ/2016 mengenai Pengaturan Lebih Lanjut Mengenai Pelaksanaan Undang undang (UU) Nomor 11 Tahun 2016 mengenai Pengampunan Pajak alias Tax Amnesty. Dalam Perdirjen ini diatur, harta warisan yang bukan adalah objek pengampunan pajak.

Di dalam ayat (2) Perdirjen, harta warisan bukan adalah objek tax amnesty jika diterima oleh pakar waris yang tidak mempunyai penghasilan alias mempunyai penghasilan di bawah PTKP. Dan harta warisan yang telah dilaporkan dalam SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) pewaris.

Ayat (3) harta hibahan juga bukan objek pengampunan pajak dengan ketentuan yang sama dengan harta warisan. Untuk diketahui, plafon alias batasan PTKP sekarang adalah Rp 4,5 juta per bulan alias Rp 54 juta setahun.

Sebagai contoh, harta tambahan berupa warisan yang bukan adalah objek pengampunan pajak:

1. Baginda F, seorang petani menerima warisan berupa rumah di Indonesia. Ia mempunyai penghasilan pada Tahun Pajak 2015 di bawah PTKP.

2. Baginda G, seorang karyawan yang mempunyai penghasilan di atas PTKP. Pada Tahun Pajak 2014, ia menerima warisan berupa rumah toko dari ayahnya, Baginda H. Atas rumah toko tersebut telah dilaporkan oleh Baginda H dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2012.

Contoh harta hibahan berupa hibahan yang bukan adalah objek pajak:

1. Baginda J, seorang buruh pabrik menerima hibah dari ayahnya berupa uang tunai sejumah Rp 100 juta. Ia mempunyai penghasilan pada Tahun Pajak 2015 di bawah PTKP.

2. Dr. W, seorang dokter mempunyai penghasilan di atas PTKP. Pada Tahun Pajak 2013, ia menerima hibah berupa klinik dari ayahnya, Dr X. Atas klinik tersebut telah dilaporkan oleh Dr. X dalam SPT Tahunan PPh Tahun Pajak 2011.

Iklan Mesin Fotocopy