ogah-digusur-warga-bukit-duri-gugat-pemprov-dki-jakarta-ecmJakarta – Dentuman belalai eskavator di permukiman Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, merubah situasi menjadi tegang. Pekerjaan proyek normalisasi Sungai Ciliwung itu satu per satu meratakan bangunan dengan tanah.

Suara bising reruntuhan bangunan meningkatkan ketegangan di kawasan itu. Tetapi, warga setempat hanya bisa menyaksikan dari jauh tempat tinggal mereka dilumat alat berat.

Warga pasrah dengan kebijakan Pemprov DKI Jakarta itu. Isak tangis seorang bunda sambil merangkul anak perempuannya, pun mengiringi proses pembongkaran bangunan itu.

Amat, warga RT 06 RW 12 berkata, bukan faktor aneh apabila ada warga menitikkan air mata. Apalagi, mereka yang telah tinggal puluhan tahun di bantaran kali Ciliwung itu, yang mungkin telah menyimpan ribuan kenangan.

Menurut Amat, warga di kawasan terakibat relokasi itu dikenal sangat memegang adat gotong royong. Mereka juga sangat erat memegang tali silaturahmi antar warga.

“Saya lahir di Pulo. Kami di sini itu rukun banget kita. Jelas ini pada nangis,” tutur pria yang mengaku telah tinggal 28 tahun di lokasi gusuran, Rabu (28/9/2016).

Sambil mengemas sisa barangnya, wajah Amat tampak berpeluh. Bukan hanya sebab lelah, pria 63 tahun itu mengaku tak lebih enak badan akibat memikirkan penggusuran tersebut.

“Saya dua malam enggak tidur. Badan enggak enak sebab gusuran. Istri juga sakit kena gula,” ucap dia.

Bersama ketiga anaknya, saat ini Amat hanya bisa pasrah. Dirinya memilih tinggal di rumah kontrakan di kawasan Poncol, Tebet, Jakarta Selatan, daripada wajib mengikuti imbauan Pemprov DKI ke Rusun Rawa Bebek, Cakung, Jakarta Timur.

“Saya ngontrak di Poncol. Ini rumah pribadi (yang digusur) serta ada sertifikat jual beli, PBB, ada. Ya enjoy enggak enjoylah keadaan kita. Saya ikut warga saja bersatu,” tutup dia.

Tak jauh tak sama dengan Amat, warga lain, Hanafi, bahkan menolak tegas penggusuran itu. Dengan nada emosi, pria 87 tahun itu menyebutkan Pemprov DKI tak berpihak pada rakyat kecil.

“Ini tak manusiawi. Kalau soal pembangunan ya terbukti saya dukung. Ya kan kami manusia. Tapi ini digusur, sekalinya dibikinin rusun wajib bayar,” keluh Hanafi di depan rumahnya yang tampak telah dibongkar sebagian.

Padahal, menurut Hanafi, Pemprov DKI sewajibnya menonton alangkah santun warga Bukit Duri. Saat penggusuran berjalan pun, mereka memilih jalur hukum ketimbang memakai otot.

“Orang sini itu orang sadar. Enggak ada orang yang ngelawan pemerintah. Kami tinggal di sini juga enjoy. Watak warga baik serta rukun. Sehingga dipencar-pencar sekarang,” jelas dia.

Kakek yang mengaku telah tinggal di Bukit Duri sejak 1944 itu pun mempertanyakan penertiban yang tetap diperbuat, walau gugatan tetap berjalan.

“Saya bingung. Sidang tapi kok bisa SP3. Apa-apaan ini? Apa bukan ada permainan?” tanya Hanafi, yang adalah warga tertua di kampung itu.

Hanafi saat ini memilih tinggal bersama anaknya di Bogor, Jawa Barat. Karena dirinya keberatan soal anggaran sewa Rusun Rawa Bebek serta jarak yang lumayan jauh.

“Saya enggak setuju Rawa Bebek. Saya enggak bahagia. Yang bangun pemerintah kan berarti untuk rakyat. Wajibnya enggak bayar. Kami membayar berarti swasta, nyari keuntungan,” Hanafi menandaskan.

Iklan Mesin Fotocopy