gh2zdnj3bvJakarta РKementerian Hukum serta HAM memulihkan status kewarganegaraan Indonesia milik mantan Menteri Energi serta Sumber Daya Mineral (ESDM) Arcandra Tahar. Isu Arcandra bakal diangkat kembali menjadi menteri pun bermunculan.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil ?mengingatkan pemerintah supaya hati-hati apabila ingin membawa Arcandra kembali menjadi Menteri ESDM. Dikhawatirkan, ada spekulasi kepentingan asing terutama Amerika Serikat apabila Presiden Jokowi meminta Arcandra menjadi menteri.

“Pemerintah wajib menghindari orang berspekluasi,? jadi tidak ada ada spekulasi kepentingan Amerika menguasai sumber daya alam kami minyak gas serta mineral. Kalau dirinya dipaksa jadi menteri maka orang bakal bertanya, ada apa dengan Arcandra Tahar, kenapa pemerintah begitu ngotot jadikan dirinya menteri?” kata Nasir di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (8/9/2016).

Anggota Komisi III DPR ini mekualitas, sosok Arcandra pantas jadi menteri sebab pengalaman serta pengetahuan yang dimilikinya. Tetapi, Arcandra tidak patut dipilih kembali menjadi pesuruh presiden sebab telah diberhentikan dengan hormat.

“Sebetulnya dalam posisi (menteri) itu kepatutan serta kelayakan. Pandangan saya tidak patut sebab dirinya telah diberhentikan dengan cara hormat. Kalau layak, dirinya sangat pantas untuk jadi menteri ESDM. Kalau patut, dirinya tidak patut ada masalah kewarganegaraan,” ungkap Nasir.

Pemerintah melewati Kementerian Hukum serta Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) menyebutkan mantan Menteri ESDM ?Arcandra Tahar tetap menjadi warga negara Indonesia (WNI). Keputusan ini diambil seusai pihaknya meperbuat pemeriksaan serta klarifikasi kepada Arcandra.

“?Seusai diperbuat pemeriksaan serta klarifikasi, saudara Arcandra Tahar tetap menjadi WNI sesuai dengan prinsip perlindungan maksimum serta non-apatride stateless,” kata Menteri Hukum serta Hak Asasi Manusia Yasonna H Laoly di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu 7 September 2016.

Iklan Mesin Fotocopy