035802000_1432614947-utang_okJakarta РKementerian Keuangan (Kemenkeu) menyebutkan meningkatnya jumlah utang pemerintah setiap tahun tidak bakal memunculkan persoalan ke depannya. Itu sebab utang pemerintah tersebut dipakai untuk kebutuhan pembangunan di dalam negeri.

Direktur Taktik serta Portofolio Pembiayaan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan serta Resiko (DJPPR) Kemenkeu Scenaider CH Siahaan berkata, meningkatnya jumlah utang pemerintah ini sejalan dengan kenaikan kebutuhan pembiayaan infrastruktur yang tengah digalakkan pemerintah.

Infrastruktur ini penting untuk menunjang kegiatan ekonomi di dalam negeri ke depannya.

“Tambahan utang yang meningkat setiap tahun sejalan dengan meningkatnya kebutuhan untuk pembiayaan infrastruktur serta belanja produktif yang diperlukan untuk mendorong perekonomian,” ucap dirinya di Jakarta, Selasa (27/9/2016).

?Dengan perputaran roda ekonomi yang lebih baik sebab keterdapatan infrastruktur di dalam negeri, lanjut Scenaider, maka diinginkan bakal berakibat positif pada penerimaan negara jadi pemerintah bakal sanggup bayar utang-utang yang jatuh tempo di masa depan.

“Dengan demikian, peningkatan tambahan utang memberbagi akibat positif bagi performa perekonomian nasional dalam bayar kembali utang jatuh tempo pada masa yang bakal datang,” tandas dia.

?Dikabarkan sebelumnya, DJPPR Kemenkeu mengabarkan, total utang pemerintah pusat hingga dengan posisi Agustus 2016 sudah menembus Rp 3.438,29 triliun.

Realisasi ini mengalami kenaikan signifikan sebesar Rp 78,47 triliun dalam waktu sebulan dari posisi Juli sebesar Rp 3.359,82 triliun.

Dari data DJPPR, dalam denominasi dolar AS, total ?kualitas utang pemerintah pusat yang sebesar Rp 3.438,29 triliun di periode Agustus ini membengkak jadi US$ 258,52 miliar dibanding realisasi sebelumnya US$ 256,59 miliar.

Dirinci lebih dalam, utang pemerintah pusat itu berasal dari pinjaman sebesar Rp 754,01 triliun alias US$ 56,69 miliar hingga Agustus 2016 serta penerbitan Surat Berharga Negara (SBN) sekualitas Rp 2.684,28 triliun alias setara US$ 201,83 miliar.

Pencapaian kualitas pinjaman tersebut naik Rp 22,53 triliun dari realisasi bulan ketujuh 2016 yang sebesar Rp 731,48 triliun.
Sementara kualitas SBN pada periode Agustus ini melonjak Rp 55,94 triliun dari penerbitan SBN hingga Juli lalu sebesar Rp 2.628,34 triliun.

Data DJPPR menyebutkan, pinjaman sekualitas Rp 754,01 triliun, terdiri dari pinjaman luar negeri Rp 749,33 triliun yang rinciannya merupakan pinjaman bilateral sebesar Rp 342,46 triliun, multilateral Rp 358,57 triliun, komersial bank Rp 48,18 triliun serta suppliers Rp 0,12 triliun. Adapun pinjaman dalam negeri sebesar Rp 4,68 triliun.

Utang pemerintah pusat yang berasal dari penerbitan SBN sekualitas Rp 2.684,28 triliun, terdiri dari utang dalam denominasi mata uang asing Rp 722,10 triliun serta Rp 1.962,18 triliun dari SBN dengan denominasi rupiah.

Kualitas utang hingga Agustus yang tercatat Rp 3.438,29 triliun setara dengan rasio 27,7 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang mencapai Rp 12.627 triliun.

Iklan Mesin Fotocopy