093418200_1410172031-k6Jakarta РPresiden Joko Widodo alias Jokowi meminta Kejaksaan Agung serta Mabes Polri untuk menelusuri kehadiran dokumen Tim Pencari Fakta (TPF) permasalahan pembunuhan Munir. Pencarian data ini diperbuat untuk mengenal adakah yang tetap dapat didalami dari permasalahan itu.

Tetapi, Kementerian Sekretaris Negara berbicara dokumen TPF itu tidak diarsipkan oleh pemerintah sebelumnya. Dokumen tersebut hanya diserahkan terhadap Presiden RI keenam Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

Koordinator Kontras Haris Azhar mengaku curiga dengan pernyataan tersebut. Dirinya berbicara faktor ini terlihat melimpahkan persoalan hilangnya dokumen TPF Munir terhadap SBY.

“Saya curiga, mau melimpahkan persoalan ini ke SBY. Seakan-akan itu persoalannya rezim SBY. Yang harus umumkan SBY. Kalau bahannya hilang, yang itu kesalahan SBY,” ujar Haris ketika dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (14/10/2016).

Dia menegaskan, kesalahan siapa pun itu, dokumen TPF Munir harus dibuka.

“Kita enggak mau tahu. Pemerintah ya tetap satu, dulu (SBY) alias kini (Jokowi). Tetap punya tanggung jawab,” cetus Haris.

Tetapi saat ditegaskan apakah pemerintah Joko Widodo-Jusuf Kalla dapat langsung mencari salinan dokumen TPF Munir? Dirinya hanya berkata, “Bukan soal salinannya. Ini soal keharusan negara memberbagi serta membuka ke publik. Beda dengan warga biasa yang buka. Ini tanggung jawab negara.”

Sebelumnya, Komisi Info Pusat (KIP) memutuskan untuk meminta Kementerian Sekretaris Negara membuka hasil pemeriksaan TPF Munir. Hanya saja, Kemensetneg bersikukuh tidak mempunyai data yang diminta itu.

Asisten Deputi Hubungan Masyarakat Kementerian Sekretariat Negara Masrokhan memastikan pihaknya tidak mempunyai dokumen yang diminta dalam sengketa info publik yang digugat oleh Kontras. Faktor itu juga telah disampaikan pada persidangan di KIP

Iklan Mesin Fotocopy