2024232-nazaruddin-620x310Jakarta – Mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin kembali menjalani pemeriksaan di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dirinya diperiksa dalam permasalahan dugaan korupsi proyek pengadaan E-KTP.

Nazaruddin yang memenuhi panggilan ini pernah memberi komentarnya. Khususnya terkait permasalahan ini, dirinya berbicara bakal ada tersangka baru.

“Katanya mau ingin cepat-cepat ada tersangka baru (makanya saya diperiksa),” kata Nazaruddin di Gedung KPK, Jakarta, Rabu (28/9/2016).

Tetapi mantan Anak buah DPR itu enggan menyebut siapa orang yang dimaksud bakal jadi tersangka baru permasalahan ini. Dirinya hanya tersenyum serta langsun masuk ke dalam lobi KPK.

Kemarin Nazaruddin juga diperiksa KPK dalam permasalahan ini. Kelar diperiksa, Nazaruddin kembali ‘bernyanyi’ terkait permasalahan dugaan korupsi proyek E-KTP ini. Hari ini, nyanyiannya juga soal keterlibatan pihak lain. Dirinya merujuk pada mantan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Gamawan Fauzi. Nazaruddin pun berharap, KPK menetapkan sebagai tersangka permasalahan ini.

“Sekarang yang tentu E-KTP telah ditangani oleh KPK. Kami wajib percaya dengan KPK. Yang tentu Mendagrinya waktu itu (Gamawan Fauzi) wajib tersangka,” ujar Nazaruddin berakhir diperiksa.

1 Tersangka Korupsi e-KTP

?KPK telah mempelajari permasalahan E-KTP pada tingkat penyidikan sampai dua tahun lebih. Pada permasalahan ini, KPK baru menetapkan satu tersangka, yakni Sugiharto.

Direktur Pengelola Info Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan serta Pencatatan Sipil Kemendagri itu dijerat dengan Pasal 2 ayat 1 subsider Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 mengenai Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 juncto Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Sugiharto juga berperan sebagai pejabat pembuat komitmen dalam sengkarut proyek sekualitas Rp 6 triliun itu. Dirinya diduga telah menyalahgunakan kewenangan jadi memenyesalkan keuangan negara sebesar Rp 2 triliun.

?Adapun berdasarkan hasil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diperbuat pada semester I tahun 2012 silam, ditemukan adanya pelanggaran dalam pelaksanaan tender e-KTP, yakni melanggar Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 mengenai Pengadaan Barang serta Jasa Pemerintah. Pelanggaran tersebut telah berimbas terhadap penghematan keuangan negara.

Dalam auditnya, BPK menemukan ketidakmanjuran penggunaan biaya dalam proyek ini setidak sedikit 16 item dengan kualitas Rp 6,03 miliar, serta tiga item sekualitas Rp 605,84 juta. Kemudian tersedia lima item yang diindikasikan memenyesalkan keuangan negara sekualitas Rp 36,41 miliar, serta potensi kemenyesalan negara setidak sedikit tiga item sekualitas Rp 28,90 miliar.

Selain itu, BPK juga menemukan pelanggaran dalam proses pengadaan proyek E-KTP.? Dari hasil audit BPK juga disimpulkan bahwa konsorsium rekanan yang ditunjuk, yakni Percetakan Negara Republik Indonesia (PNRI), tak bisa memenuhi jumlah pencapaian e-KTP tahun 2011 yang telah ditetapkan dalam kontrak. Faktor tersebut terjadi sebab PNRI tak berupaya memenuhi jumlah penerbitan e-KTP tahun 2011 sesuai kontrak.

Dalam audit BPK disebutkan juga tersedia ‘kongkalikong’ yang diperbuat antara PT PNRI dengan Panitia Pengadaan. Persekongkolan itu terjadi saat proses pelelangan, yakni ketika penetapan Harga Perdiksi Sendiri (HPS).

Iklan Mesin Fotocopy