capres_2Jakarta – Organisasi sayap Partai Perindo yakni Garda Rajawali Perindo (Grind) mekualitas bacaan larangan parpol baru mengusung calon presiden serta wakil presiden dalam Pemilu 2019 adalah perbuatan inkonstitusional.

“Draft usulan pasal dalam Revisi UU Pemilu yang mengatur mengenai partai politik baru dilarang mengusung pasangan capres-cawapres adalah jelas inkonstitusional,” ucap Ketua Bidang Hukum serta Advokasi DPP Grind, Jimmy Yansen semacam dikutip Antara, Minggu (9/10/2016).

Jimmy menegaskan partai politik berperan penting sebagai salah satu instrumen pelaksanaan kedaulatan rakyat. Hak partai politik untuk mengusung pasangan capres/cawapres adalah hak yang jelas diatur dalam konstitusi.

Menurut dia, hak tersebut otomatis melekat ketika sebuah parpol sudah disahkan oleh Kementerian Hukum serta HAM sebagai sebuahbadan hukum. “Sehingga hak itu tak bisa ditidak lebihi apalagi dihilangkan,” ucap Jimmy.

Dia menekankan jika larangan itu diterapkan maka berpotensi pula melanggar hak konstitusional warga negara Indonesia untuk memilih pemimpinnya.

“Jika usulan draft pasal mengenai larangan bagi parpol baru untuk mengusung pasangan capres/cawapres sangatlah dimasukkan serta disahkan dalam Revisi UU Pemilu, maka draft pasal tersebut inkonstitusional serta beralasan untuk diajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi sebab jelas-jelas bermengenaian dengan UUD 1945, terutama Pasal 6A ayat 2,” jelas dia.

Sebelumnya pemerintah menganjurkan hasil Pemilihan Legislatif 2014 dipakai untuk mengusung calon presiden pada Pemilihan Presiden 2019 mendatang.

Hasil Pileg 2014 dipakai sebab pada 2019 pemilihan legislatif serta pemilihan presiden digelar serentak sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi.

Dengan demikian, hasil Pileg 2019 tak bisa dipakai untuk mengusung pasangan calon presiden serta wakil presiden serta dengan cara otomatis partai yang baru disahkan sebagai badan hukum seusai Pemilihan Legislatif 2014, tak bisa mengusung capres/cawapresnya sendiri.

Iklan Mesin Fotocopy