arcandra-tahar_600x367Jakarta РArcandra Tahar saat ini telah kembali menjadi warga negara Indonesia. Isu dia diangkat kembali menjadi Menteri ESDM pun kembali menguat. Sampai saat ini, jabatan menteri kementerian strategis itu tetap kosong.

Terkait faktor tersebut, mantan Menteri Perindustrian era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, Fahmi Idris, berharap Presiden Jokowi kembali memilih Arcandra sebagai Menteri ESDM.

“Pengelolaan sumber daya energi kami itu membutuhkan pemikiran yang sangat strategis. Bagaimana pun krisis energi bakal kami hadapi. Krisis energi ini dapat menekankan kenasiban. Bagian ini tidak saja membutuhkan teknis ekonomi, tapi membutuhkan pikiran teknis strategis jangka panjang,” ujar Fahmi , Selasa (27/9/2016).

Menurut dia, Menteri ESDM sebelumnya, Sudirman Said, telah menjalankan tugasnya dengan lebih menekankan pada teknis ekonomi. Sebab itu, saat ini diperlukan orang yang memiliki teknis strategi.

“Saudara Arcandra memiliki performa itu. Sebabnya, mengangkatnya ke posisi semula (Menteri ESDM), cocok sekali,” kata politikus senior Golkar itu.

Dengan teknis taktik yang dimiliki Arcandra, kata Fahmi, persoalan krisis energi dapat diantisipasi jauh-jauh hari. Apalagi saat ini dunia menghadapi ketidakpastian harga minyak serta cadangan minyak.

“Umpama, lifting minyak kami 800 ribu. Kebutuhan kami sehari 1,8 juta. Kami hadapi defisit. Sehingga pertanyaannya, mampukah kami menata untuk jangka panjang? Sebabnya diperlukan teknis taktik itu,” kata Fahmi.

Sementara itu, mantan Hakim Mahkamah Konstitusi, Harjono, berbicara pemakaian dasar hukum Menteri Hukum serta HAM Yasonna H Laoly untuk mengembalikan status WNI Arcandra telah cocok.

Menurut pakar hukum tata negara itu, falsafahnya dapat dilihat dari proklamasi serta Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di mana negara harus melindungi setiap bangsa Indonesia.

“Dalam Pasal 26 UUD 1945, juga jelas terkait warga negara. Di mana, disebutkan orang-orang bangsa Indonesia orisinil serta orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-undang sebagai warga negara,” kata Harjono.

Selain itu, tetap kata dia, apabila dilihat dari segi ius sanguinis alias asas keturunan yang diatur dalam Pasal 58 UU Perkawinan, telah jelas diatur siapa yang dapat menjadi warga negara Indonesia.

Dengan faktor ini, negara Indonesia, kata dia, tidak bakal membiarkan seseorang stateless. Apalagi, lanjut Harjono, di diri Arcandra mengalir darah Indonesia.

Iklan Mesin Fotocopy