riauheadline_mendagri-belum-pastikan-bupati-rohul-dan-pelawan-dilantik-besokJakarta – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo berbicara kenaikan dana bantuan untuk partai politik membutuhkan payung hukum untuk mengatur ketentuan dan alokasinya.

“Tapi yang penting aturannya, payung hukumnya, kita juga telah konsultasi dengan KPK, dengan BPK, tidak ada persoalan sepanjang keuangan negara ada,” kata Tjahjo di Jakarta semacam dikutip Antara, Kamis (6/10/2016).

Dia berbicara sekarang pemerintah tidak bisa menaikkan dana bantuan untuk partai politik sebab pemerintah sedang menstabilkan perekonomian jadi keuangan negara belum bisa mengakomodasi kenaikan dana parpol itu.

“Hanya tahun ini negara sedang konsolidasi menstabilkan perekonomian, ya belum bisa tahun ini, belum bisa tahun depan,” ucap Tjahjo.

Dia berkata, yang penting merupakan ada kesepakatan pemerintah dengan DPR untuk membikin peraturan kenaikan dana untuk partai politik itu.

“Pemerintah dan DPR kan sepakat ya wajib diubah peraturan pemerintahnya. Soal kelak dalam pembahasan rancangan undang-undang pemilihan umum kelak itu timbul mau dimasukkan dalam satu ayat itu bagi kita tidak ada persoalan sepanjang itu kesepakatan pemerintah dan DPR,” tutur Tjahjo.

Kementeriannya masih bekerja sesuai arahan Presiden Joko Widodo untuk memperhatikan tekad dari masyarakat dan partai politik dan menyebutkan belum ada pembahasan tentang besaran kenaikan dana bantuan untuk partai politik.

Mendagri berbicara pihaknya telah berdiskusi dengan BPK dan KPK bahwa rekrutmen pemimpin nasional yakni presiden dan wakil presiden, dan DPR dan DPRD dari partai politik terbukti memerlukan biaya agar tidak terjadi indikasi-indikasi korupsi dengan dalih apa pun, seperi uang hibah.

“Tapi manfaat kontrolnya kelak bakal diperkuat,” ucap Tjahjo.

Peranan kontrol kuat itu juga bakal dibahas, umpama apabila seseorang maju mencalonkan diri sebagai anak buah DPR alias ikut dalam pemilihan kepala daerah, dan ketahuan meperbuat politik uang maka namanya bisa langsung dicoret dari daftar pasangan calon pada pilkada itu.

Sebelumnya, Komisi II DPR dan Kemendagri sepakat menambah jumlah bantuan keuangan bagi partai politik.

Iklan Mesin Fotocopy