Mendagri Tjahjo Kumolo. Foto: MI/Rommy Pujianto Metrotvnews.com, Jakarta: Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo tak mau ikut campur UU Pemilu belum diteken Presiden Joko Widodo. Usai disahkan DPR, sampai saat ini undang-undang itu belum diproses regulasinya.   "Tidak ada aturan sampai sekian hari belum diteken itu tidak sah. Sekarang (UU Pemilu) sudah bisa digunakan KPU sebagai acuan menyusun tahapan-tahapan," kata Tjahjo melalui pesan singkat, Selasa, 8 Agustus 2017. Tjahjo bilang, usai disahkan DPR, undang-undang itu jadi urusan Menteri Sekretaris Negara, Pratikno.  Yang paling penting kata Tjahjo, saat ini semua pihak harus berkonsentrasi dalam tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2018.  (Baca juga: Jokowi Didesak Tanda Tangani UU Pemilu) Sebelumnya, mantan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay mengungkapkan, pemerintah terlambat mengundangkan Undang-undang (UU) Pemilu karena ada koreksi. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengembalikan UU Pemilu ke DPR untuk diperbaiki. "Kita dapat info itu UU (Pemilu) masih diberesin lagi, dikembalikan ke DPR," ujar Hadar dalam diskusi bertajuk 'Menyegerakan Pengundangan UU Pemilu dan Menilik Persiapan KPU untuk Pemilu 2019' di Media Center KPU, Jakarta Pusat, Jumat 4 Agustus 2017.   Hadar melanjutkan, UU Pemilu yang sudah disahkan DPR dan Pemerintah pada 21 Juli itu kini masih dalam pembahasan Kemendagri dan DPR. Kemendagri mengajukan beberapa revisi sebelum resmi diundangkan.   "Ada koreksi yang dimintakan ke DPR terkait tiga poin yang harus dikoreksi," papar dia.    Sayangnya, Hadar tidak menjelaskan tiga poin revisi UU Pemilu yang diajukan Kemendagri. Namun yang pasti, permintaan revisi beleid tersebut bakal membuat UU Pemilu molor diundangkan.
Baca Lebih Lengkap (klik): Mendagri tak Ikut Campur UU Pemilu belum Diundangkan
Sumber dari MetroTv News Politik

Update Proyek Tol Serpong Cinere