pengusaha-ikan-mogok_20161009_171054Jakarta – Menteri Kelautan serta Perikanan Susi Pudjiastuti menonton bahwa aksi mogok yang diperbuat oleh nelayan, buruh perikanan serta anggota kapal (ABK) di Muara Baru, Jakarta Utara pada Senin, 10 Oktober kemarin bukan murni tekad dari nelayan, buruh perikanan serta ABK. Aksi mogok tersebut dimotori oleh para pengusaha, baik pemilik kapal serta pabrik-pabrik.

“Itukan bukan nelayan, nelayan yang mana coba? Itu kan pemilik kapal yang bawa-bawa nama nelayan. Tak ada nelayan sebetulnya. Kalau nelayan tentu bahagia dengan kebijakan kita. Jangan mengatasnamakan nelayan. Pengusaha kapal serta pabrik-pabrik pengolahan itu bukan nelayan,” kata Susi di sela penyelenggaraan Simposium Kejahatan Perikanan Internasional di Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, Selasa (11/10/2016).

Untuk diketahui, 85.000 nelayan, buruh perikanan serta ABK di Pelabuhan Perikanan Muara Baru, Jakarta Utara, mogok pada Senin 10 Oktober kemarin untuk menentang rencana kenaikan anggaran sewa lahan serta akselerasi masa sewa lahan kawasan.

Ribuan nelayan, buruh serta juga anggota kapal yang mogok kerja tersebut juga mengkritik Aba-aba Presiden Nomor 7 Tahun 2016 mengenai Akselerasi Pembangunan Industri Perikanan. Sebagai implementasi dari aturan tersebut, mulai 1 September mendatang, pemerintah melewati Perusahaan Umum Perikanan Indonesia (Perum Perindo) bakal menaikkan tarif sewa lahan menjadi Rp 61.500 per meter persegi per tahun, naik 48 persen dari tarif sebelumnya. Kenaikan tarif tersebut ditolak oleh para nelayan, buruh serta ABK.

Menteri Susi menegaskan, Kementerian Kelautan serta Perikanan (KKP) sangat mengapresiasi serta mendukung langkah yang diperbuat oleh Perum Perindo. Terlebih lagi, praktik percaloan kerap menghantui Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Nizam Zachman di daerah Pejaringan tersebut.

“Sekarang kami mau perbaiki demi kepentingan publik, biar tak dikuasai oleh hanya 5 orang 10 orang. Itu kan hanya 5 orang alias berapa yang menguasai di sana hampir 80 persen tanah negara dengan uang sewa Rp 10 juta per hektar per tahun itu ada yang sewa hampir 30 tahun. Semakin dirinya sewakan ke orang Rp 500 ribu per meter, bener tak itu?” kata Susi.

Ia juga membeberkan bahwa praktik percaloan ini tak luput dari perbuatan korupsi para pejabat. Susi mendukung apabila tetap ada yang menolak kenaikan sewa lahan, maka pengosongan paksa layak diperbuat.

“Mereka inikan yang bawa nelayan kenal pejabat-pejabat juga, makanya (praktik percaloan) dapat mulus hingga saat ini. Ya kalau butuh dibuldozer ya tak apa-apa. Mereka telah tanda tangan kok, setuju dua tahun lalu,” tegas Susi.

Bahkan menteri yang sukses menangani pencurian ikan dengan kebijakan menenggelamkan kapal asing ini pun menantang apabila ada yang tak setuju dengan kebijakan. Ia memperkenalkan diri apabila ada yang ingin membawanya ke meja hijau.

“Lagian saya telah bilang kalau ada yang tak suka silakan PTUN kan saya. Saya siap, kan saya bukan bawa nama pribadi. Ke pengadilan hingga ke Mahkamah Agung (MA) silakan. Saya kan bukan bawa pribadi, itu kebijakan,” Menteri Susi menekankan.

Iklan Mesin Fotocopy