099802900_1476347113-foto_liputan6Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan semakin membidik para miliarder Indonesia hingga pelaku usaha mikro, kecil, serta menengah (UMKM) untuk ikut program pengampunan pajak (tax amnesty) periode II serta III. Dengan basis data, semua harus pajak (WP) dijamin tak bakal lolos dari pantauan Ditjen Pajak.

Kasubdit Akibat Kebijakan Direktorat Potensi Kepatuhan serta Penerimaan DJP, Romadhaniah saat Media Gathering DJP berkata, bakal ada tindak lanjut penglihatan WP di periode II serta III. Mulai dari WP Prominent (super besar), non-prominent, serta UMKM alias pengusaha beromzet Rp 4,8 miliar setahun.

“WP Prominent di tax amnesty periode I bakal dibutuhas lagi. Di mana seluruh Kantor Wilayah Ditjen Pajak bakal menindaklanjuti 100 WP Prominent di periode II. WP ini WP super besar yang masuk dalam majalah Forbes, Asia Globe,” katanya di Hotel Atria, Malang, Jumat (14/10/2016).

Lebih jauh ia membahas, data WP Prominent ini bakal disandingkan dengan database peserta tax amnesty. Romadhaniah meningkatkankan, tetap ada WP super besar di Indonesia yang belum ikut tax amnesty alias tetap belum jujur dalam pelaporan seluruh hartanya.

“Masih ada yang punya lima unit rumah, tapi yang diungkap di tax amnesty cuma 1-2 rumah saja. Sehingga kami ingatkan kelak dapat kena sanksi 200 persen,” tegasnya.

Data WP Prominent tersebut, diakui Romadhaniah bakal dikawinkan dengan data aset mereka, meliputi data orbit, AKRA, data kendaraan semacam kapal pesiar, kepemilikan saham, serta sebagainya.

“Begitu pula dengan data WP Non-Prominent dikawinkan dengan data asetnya, semacam data kendaraan bermotor, IMB, terbesar Tak Lapor tapi Tersedia Data (TLTD) yang kualitasnya hampir Rp 3.000 triliun,” ia membahas.

Sasaran prioritas lainnya di periode II serta III tax amnesty, ucap Romadhaniah, merupakan UMKM. Ditjen Pajak bekerja sama dengan asosiasi mendorong pengusaha beromzet Rp 4,8 miliar untuk ikut tax amnesty di sisa periode.

“Dengan kerja sama seluruh komponen masyarakat, diinginkan tax amnesty periode II serta III dapat lebih berhasil dari realisasi periode I,” harap Romadhaniah.

Iklan Mesin Fotocopy