Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Taufiqulhadi – MI/Arya Manggala Metrotvnews.com, Jakarta: Pansus Angket KPK mempertanyakan dasar KPK membuat safe house untuk Niko Panji Tirtayasa alias Miko. Juru Bicara KPK Febri Diansyah mengakui, KPK pernah memberikan safe house kepada Miko.   "Kalau ada lembaga mendirikan (safe house) itu adalah pelanggaran dan dari mana dasar hukumnya? Saya ingin tanyakan," kata Wakil Ketua Pansus Hak Angket KPK Taufiqulhadi saat dihubungi, Rabu 9 Agustus 2017. Taufiq menyebut, KPK tidak memiliki dasar apapun untuk mendirikan safe house. Pasalnya, kewenangan pendirian itu hanya ada di Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). "Undang-undang mana yang membenarkan dia boleh menggunakan nama safe house. Undang-undang mana yang memperbolehkan dia membuat tempat perlindungan sendiri? Kan tidak ada," tandas dia.  Dia menduga, KPK sudah melakukan penyekapan kepada Miko. Taufiq bilang, bila terbukti ada tempat penyekapan tersebut, maka itu adalah kejahatan yang dilakukan KPK. "Kalau ada, berarti itu ilegal. Dan kalau ilegal berarti adalah sebuah kejahatan," ucap dia. Taufiq menuding, KPK sudah melakukan pembohongan kepada publik. Miko disebut dimasukkan ke rumah sekap bukan rumah aman atau safe house yang diklaim KPK. "Kami akan buktikan karena ilegalitasnya banyak sekali yang dilakukan KPK itu. Dan kita tunjukan kepada masyarakat ini loh yang dilakukan. Bukan melindungi juga, itu disekap di sana. Kalau pun ada juga enggak boleh kalau diperlakukan secara baik baik di sana, juga nggak boleh," beber dia. (Baca juga: KPK Diminta Klarifikasi Soal Jalan-jalan Mewah Niko) Taufiq menambahkan pihaknya akan mengunjungi rumah sekap yang dimaksud Miko. Yaitu di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara dan Depok, Jawa Barat. Namun waktunya belum bisa dipastikan. Sebelumnya, Febri menyebut, Miko sempat meminta perlindungan sebagai saksi. Permohonan itu sempat dikabulkan.  Setelah dilakukan analisis, KPK mengabulkan permohonan Miko. Dia ditempatkan di sebuah safe house yang tidak disebutkan tempatnya. "Lokasi safe house tidak bisa kami beritahukan. Yang pasti bukan di Pancoran seperti yang pernah dia sampaikan," kata Febri, Rabu 26 Juli 2017.  Selain ditempatkan di safe house, KPK juga memberikan biaya hidup untuk Miko. Itu kata Febri sesuai dalam Undang-undang tentang Perlindungan Saksi dan Korban.  Namun, belakangan, Miko diketahui bermasalah. Dia melakukan tindak kekerasan pada istrinya dan kabur dari safe house.  Miko juga tidak kooperatif dan tidak datang saat persidangan. Setelah itu, KPK memutuskan menghentikan perlindungan terhadap Miko.  (Baca juga: Anggota Pansus Angket KPK Ini Ikhlas tak Dipilih Rakyat Lagi)
Baca Lebih Lengkap (klik): Pansus Pertanyakan Dasar KPK Bikin <i>Safe House</i> untuk Miko
Sumber dari MetroTv News Politik

Transpark Mall Bintaro Resmi Dibuka