TNIJAKARTA – Wakil Ketua Komisi I DPR Hanafi Rais mengatakan, Komisi I menolak pengajuan anggaran Kementerian Pertahanan-TNI tahun anggaran 2017 sebesar Rp 104 triliun – Rp 107 triliun. Pasalnya, pagu tersebut jauh di bawah seperti yang dijanjikan pemerintah.

“Janji pemerintah mengusahakan (anggaran Kemhan-TNI) 1,5% dari PDB, karena itu pagu yang diajukan jangan jauh dari yang dijanjikan jadi ketika pengajuannya kami tolak dahulu,” kata Hanafi di Gedung Nusantara II, Jakarta, Selasa (21/6/2016).

Dia menjelaskan, apabila pagu yang diajukan 1,5% dari PDB, maka anggarannya sekitar Rp 180 triliun hingga Rp 200 triliun.

Menurut dia, anggaran tersebut diperuntukkan bagi koordinasi, alutsista, kesejahteraan TNI, perumahan dan manfaat-manfaat lainnya.

“40% untuk belanja rutin, 20% lebih sedikit untuk belanja barang dan sisanya belanja modal,” ujarnya.

Hanafi mengatakan, pemerintah beralasan tidak dapat memenuhi 1,5% dari PDB karena alasan ekonomi.

Tetapi, menurut dia, anggaran TNI tidak bisa dilakukan sama dengan kementerian/lembaga lain. TNI adalah tulang punggung negara dalam menjaga kedaulatan negara.

“karena itu dalam penganggarannya ada termin khusus dari segi politik anggaran khususnya dari pihak Kemenkeu dan Bappenas,” katanya.

Iklan Mesin Fotocopy