Home / Berita Bisnis & Keuangan / Penerapan Perppu Ormas Harus Terukur

Penerapan Perppu Ormas Harus Terukur

Dailami Firdaus. foto: dok Dailami Metrotvnews.com, Jakarta: Dailami Firdaus, senator asal DKI Jakarta, menyoroti kontroversi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Menurut dia, masyarakat bisa menanggapi Perppu itu antara lain melalui pengadilan. Ia memahami Perppu ini menimbulkan perdebatan di masyarakat. Menurut Dailami, ada kesan pemerintah kehilangan kreativitas dalam menangani keadaan, di sisi lain mungkin memang ada situasi yang memaksa pemerintah mengeluarkan Perppu. "Dapat dibaca juga bahwa seolah pemerintah tengah dalam ancaman. Ini catatan penting saya karena faktanya keadaan genting yang memaksa tersebut sulit dibuktikan dan menjdi pertanyaan besar," kata Dailami melalui siaran pers tertulis. Dailami menyampaikan ada ruang demokrasi dan koreksi terhadap lahirnya Perppu tersebut, baik di tingkat PTUN, maupun di DPR secara politik. Menurutnya, Perppu tersebut tidak bisa ditafsirkan selain dengan hukum, meski lahir dari situasi politis dan psikologi sosial yang bisa menimbulkan kecurigaan. Upaya menguji Perppu tentang Ormas harus diapresiasi sebagai upaya konstitusional warga negara untuk menciptakan kepastian dan tertib hukum, terlepas sebagian atau keseluruhannya akan dikabulkan atau tidak oleh Mahkamah Konstitusi. "Saya berharap penerapan Perppu ini ketat dan terukur. Pemerintah harus bisa meyakinkan dan membuktikan bahwa Perppu tersebut tidak di dasari atas semangat membungkam kebebasan berpendapat dan berserikat, karena bagaimanapun hal ini dijamin konstitusi dasar kita," tandas Dailami.
Baca Lebih Lengkap (klik): Penerapan Perppu Ormas Harus Terukur
Sumber dari MetroTv News Politik

Update Proyek Tol Kunciran Serpong

Lihat juga

Menkum HAM Persilakan Masyarakat Gugat UU MD3

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Foto: Antara/Agung Rajasa Jakarta: Menteri Hukum dan HAM Yasonna …