Bondowoso, BERITANASIONAL.CO.ID – H.Tohari Ketua Komisi II DPRD Bondowoso menyampaikan bahwa Fraksi PKB,Golkar dan Gerindra Sepakat membentuk Koalisi Merah Putih di parlemen.
Sebagimana diketahui dalam perolehan suara pemilu legislatif perolehan keanggotaan PKB 16 kursi, Golkar 7 kursi dan Gerindra 5 kursi, total 27 kursi.
Setelah kita membentuk Koalisi Merah Putih ternyata dalam perjalanan juga bergabung fraksi PPP dengan 7 kursi dan FPDIP dengan 5 kursi, ” jelasnya ,Rabu 30/10/2024.
Menurut Tohari hal itu karena fraksi-fraksi tersebut berupaya untuk memperkuat dalam mengambil arah kebijakan.
“Ya kami bersepakat memperkuat kebersamaan dalam pemerintahan di Bondowoso dalam mengambil arah kebijakan pemerintahan demi kemakmuran masyarakat menuju Bondowoso BERKAH,” ungkapnya.
Dikatakan bahwa masuknya PDIP dalam koalisi ini bukan hal yang baru, di samping memang PKB,GOLKAR dan PDIP sudah bersepakat menjadi koalisi permanen sejak pemerintahan SABAR.
“PKB dan keluaga besar PDIP sudah melakukan komunikasi aktif untuk bersama sama mengusung Ra Hamid dan Ra Asad di pilkada bondowoso, bahkan secara resmi menjadi keputusan DPC PDIP Bondowoso, namun realita politik rekomendasi DPP PDIP tidak ke pasangan RAHMAD, rekomendasi calon bupati boleh beda akan tetapi kometmen kebersamaan PDIP dan PKB tetap kita bangun demi menguatkan pemerintahan kedepan, dan saat ini kita buktikan bahwa kami tetap berkoalisi di DPRD.,”papar sekretaris PKB ini.
Menurutnya masuknya PPP dalam koalisi MERAH PUTIH tidak terlepas dari komunikasi dan silaturahmi aktif pimpinan partai PKB,PDIP, GERINDRA dan Ra Hamid dengan ketua PPP (KH.Salwa arifin),
selama pemerintahan SABAR memang berbeda di parlemen.
“Namun ini sudah kita sadari bersama bahwa kebersamaan antara legeslatif dan ekskutif menjadi hal yang penting untuk mempercepat menuju bondowoso BERKAH. Insyaallah Bondowoso MELESAT akan segera tercapai sebagaimana cita cita KH.salwa dan Pak Irwan ,”ungkapnya.
Senada Ketua Fraksi PDI Perjuangan, H Bambang Mujiono menyatakan, PDI Perjuangan itu bukan bergabung, tapi kerjasama di parlemen. Hal ini telah menjadi kebijakan partai yang berlangsung sudah lama.
“Mulai saya masuk di DPRD 2024 PDI Perjuangan selalu kerjasama dengan PKB dan Golkar,”imbuhnya.
Karena menurutnya , memilih calon Bupati menjadi kewenangan pusat, tapi untuk koalisi di parlemen menjadi kewenangan DPC
“Selama ini teman-teman PKB dan Golkar di parlemen telah menunjukan toleransinya dan kerjasamanya, hingga sampai saat ini mampu menjaga komitmen bersama,”pungkasnya
Untuk diketahui beberapa waktu lalu Ketua PKB,PDIP dan PPP juga sudah sempat berkomunikasi terkait koalisi di Parlemen tersebut.(Yudi)
