Home / Berita Bisnis & Keuangan / Presiden: Praja tak Boleh Diskriminatif

Presiden: Praja tak Boleh Diskriminatif

Presiden Joko Widodo dalam pengukuhan 2.014 praja IPDN di Kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat. Foto: Laily Rachev/Biro Pers Setpres Metrotvnews.com, Bandung: Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) sebagai pusat revolusi mental harus menghasilkan lulusan yang berkualitas dan mengedepankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Terutama dalam melayani masyarakat di wilayah kerjanya.  Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo saat mengukuhkan 2.014 praja IPDN di Kampus IPDN, Jatinangor, Jawa Barat. "Jangan pernah diskriminasi pelayanan berdasarkan warna kulit, daerah asal dan lainnya," kata Presiden, Selasa 8 Agustus 2017. Dalam survey Gallup, Indonesia menempati peringkat yang sama dengan Swiss, dalam kategori kepercayaan rakyat pada pemetintah. Jokowi menyebut hal ini harus dirawat oleh praja. Apalagi, hal itu baru pertama kalinya penilaian dunia tentang Indonesia berubah, dari medium high development menjadi high human development. Praja, kata dia, juga harus siaga menghadapi segala tantangan yang datang. Terlebih berkaitan dengan perubahan dunia yang sangat cepat di segala lini. "Saudara harus jadi terdepan dalam perubahan pola pikir, perubahan sikap, sistem dan tata kelola pemerintahan yang baik," sambung Jokowi. Untuk bisa menjadi sosok pelayan masyarakat yang baik, praja juga diminta agar tak monoton dalam bekerja, karena menyebabkan pemikiran menjadi linier dan terjebak rutinitas. Semua lulusan IPDN harus berani melakukan trobosan melakukan pelayanan terbaik bagi seluruh masyarakat Indonesia. "Saya ingin mengingatkan agar para praja muda agar selalu menjadi perajut persatuan Indonesia, beri layanan yang sama baik dan cepat pada rakyat," pungkasnya.
Baca Lebih Lengkap (klik): Presiden: Praja tak Boleh Diskriminatif
Sumber dari MetroTv News Politik

Update Proyek Tol Kunciran Serpong

Lihat juga

Menkum HAM Persilakan Masyarakat Gugat UU MD3

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly. Foto: Antara/Agung Rajasa Jakarta: Menteri Hukum dan HAM Yasonna …