20141020_203435_rapat-paripurna-pelantikan-presidenJakarta – Komisi III DPR kali ini mengadakan rapat kerja dengan Jaksa Agung HM Prasetyo. Rapat untuk mengulas perkembangan isu-isu terkini yang dipimpin Wakil Ketua Komisi III Desmond J Mahesa.

Saat pemaparan, Prasetyo mengaku miris terkait kembali ditangkapnya seorang jaksa nakal oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Masih terbayang kami saudara Putu (anggota Komisi III DPR Putu Sudiartana) ada di sini berbagai waktu lalu, saat ini saudara kami kena musibah jadi absen dalam pertemuan ini. Sesuatu yang mengejutkan kami semua tanggal 27 Februari itu. Faktor tersebut adalah pelajaran kami semua,” ungkap Prasetyo di Rumit Parlemen Senayan Jakarta, Senin (26/9/2016).

Dia pun mengungkapkan keprihatinannya terkait Jaksa Farizal yang terlibat permasalahan dugaan suap distribusi gula tanpa SNI (Standar Nasional Indonesia) di Sumbar. Dalam Permasalahan tersebut melibatkan pula mantan Ketua DPD Irman Gusman.

“Ada juga jaksa-jaksa yang menjadi makelar permasalahan. Terkait dengan OTT yang diperbuat KPK, ada seorang jaksa yang memposisikan dirinya sebagai pengacara tersangka yang tersangkut persoalan hukum,” ujar dia.

Jaksa Farizal, membikinkan eksepsi untuk Xaveriandy Sutanto serta mengatur saksi yang menguntungkan terdakwa.

“Jaksa farizal yang menangani permasalahan impor gula. Jaksa sebagai ketua tim jaksa penuntut umum, tapi kedapatan dalam menjalankan tugasnya bertindak sebagai orang di belakang layar tersangka,” sambung dia.

Prasetyo menyebut, sesaat seusai penangkapan Farizal, Ketua KPK Agus Raharjo menghubunginya untuk mengadukan ada lagi bawahannya yang tersangkut permasalahan korupsi. Saat itu Agus meminta maaf.

“Saya terbukti ada komunikasi dengan Ketua KPK saat itu. Ketua KPK pernah memberbagi info terhadap saya seusai meperbuat OTT. Dirinya berbicara permintaan maafnya bahwa ada jaksa lagi yang menjadi tersangka. Saya langsung respon, sejauh KPK berbagi fakta yang lumayan maka semua pihak wajib menerima serta memahami,” beber dia.

Prasetyo meningkatkankan, Kejagung telah mengonfirmasikan ke KPK terkait pemeriksaan Jaksa Farizal oleh Jaksa Agung Muda Bidang Penglihatan (JAM Was).

“Saya minta Jamwas untuk merilis Farizal. Seusai memperoleh pemeriksaan terbukti ada indikasi apa yang dituduhkan KPK benar. Seusai itu kami yang mendampingi sendiri Farizal ke KPK untuk melanjutkan proses hukum. Itu menjadi bukti kejaksaan tidak bakal menutupi,” jelas Prasetyo.

Farizal diduga menerima suap Rp 365 juta dari Direktur Mutlak CV Semesta Berjaya, Xaveriandy Sutanto terkait perkara kuota distribusi gula impor non-SNI. Perkara itu tengah disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Padang, Sumatera Barat (Sumbar).

Farizal yang adalah Jaksa pada Kejati Sumbar itu mendakwa Xaveriandy. Tetapi pada praktiknya, Farizal juga seakan-akan sebagai penasihat hukum Xaveriandy dengan tutorial membikinkan eksepsi serta mengatur saksi-saksi yang menguntungkan.

KPK kemudian menjerat Xaveriandy selaku pemberi suap dengan Pasal 5 ayat (1) huruf a alias Pasal 5 ayat (1) huruf b alias Pasal 13 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sedangkan Farizal sebagai penerima suap dijerat dengan Pasal 12 huruf a alias Pasal 12 huruf b alias Pasal 11 UU Tipikor.

Iklan Jasa Pembuatan Website