010649900_1475036093-foto_liputan6Jakarta – Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) mengerahkan 200 buruh untuk mengawal sidang judicial review Undang-undang (UU) Pengampunan Pajak alias Tax Amnesty di Mahkamah Konstitusi (MK) pada hari ini (28/9/2016). ?Di sidang ketiga hari ini, buruh merilis dua saksi pakar yang bakal memperkuat gugatan terhadap UU Tax Amnesty.

“Ini sidang ketiga gugatan UU Tax Amnesty ke MK. Kita terjunkan 100-200 buruh untuk mengawal sidang ini,” kata Sekretaris Jenderal (Sekjen) KSPI, Muhammad Rusdi ?saat di depan Gedung MK, Jakarta, Rabu siang.

Sidang yang bakal digelar pukul 11.00 WIB ini, diakuinya, bakal merilis saksi pakar dari buruh, yakni Sasmita yang adalah pakar perpajakan dan Salamudin Daeng adalah peneliti dan dosen di Universitas Bung Karno (UBK). Rencananya dari pemerintah, bakal hadir Dirjen Pajak Ken Dwijugiasteadi dan Sekjen Kemenkeu Hadiyanto.

“Saksi pakar ini bakal membela kami, memperkuat gugatan kita memberi tau apa kemenyesalan UU Tax Amnesty bagi negara, buruh dan masyarakat sebab UU ini dikualitas melanggar konstitusi. Mereka juga membahas UU ini cacat dalam faktor substansi,” terangnya.

Rusdi berkata, serikat pekerja menduga ada konspirasi antara pemerintah dan DPR yang melahirkan UU Tax Amnesty. Pasalnya pemerintah dituding mengampuni para pengemplang pajak?, faktor ini bermengenaian dengan peta jalan Ditjen Pajak yang menyusun program penindakan di tahun ini.

“Pemerintah telalu cepat memutuskan UU Tax Amnesty, begitupula dengan DPR yang terlalu cepat merestui. Ada apa ini?. Padahal roadmap Ditjen Pajak tahun ini tahun penindakan, sebab tahun? lalu tahun penyuluhan,” jelasnya.

UU Tax Amnesty, kata Rusdi, juga memberbagi ketidakadilan terhadap masyarakat yang telah patuh membayar pajak, semacam buruh. “Giliran buruh yang patuh membayar pajak tidak diapresiasi malah diberbagi upah terjangkau. Sedangkan para pengemplang pajak dianggap pahlawan dengan diberbagi pengampunan,” pungkas dia

Iklan Mesin Fotocopy