e706bbbb-f552-4623-9dd0-ab397262834f_169Jakarta – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mengimbau Harus Pajak (WP) berhati-hati kehadiran calo antrean menjelang akhir periode I program pengampunan pajak (tax amnesty). Calo tersebut siap mencari mangsa WP yang malas mengantre panjang.

Hal ini disampaikan Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat (DJP Jakbar), Budi Susanto. Ia menegaskan, Kanwil DJP Jakbar serta 11 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di bawahnya siap melayani WP hingga dengan berakhir tanpa batasan nomor antrean.

“Pelayanan KPP di kami hingga berakhir, siapapun kami layani. Mau hingga malam pun diladeni tanpa dibatasi nomor antrean,” jelas dirinya saat dihubungi Liputan6.com, Jakarta, Senin (26/9/2016).

Tetapi demikian, Budi berkata, Kanwil serta KPP Jakbar tak menerima pengambilan nomor antrean di hari sebelumnya, jadi keesokan harinya WP tinggal mengantre. Faktor ini untuk mencegah adanya calo nomor antrean.

“Kami tak pakai tutorial itu sebab telah diimbau mulai ada calo nomor antrean. Itu info dari berbagai Eselon II sebab ada orang-orang yang telah siap jadi calo. Lalu kami telusuri,” tegas Budi.

Peringatan waspada calo antrean, Ia mengakui, juga disampaikan Direktur Penyuluhan, Pelayanan (P2), serta Humas DJP. “Ada peringatan dari Direktur P2Humas hati-hati ada indikasi alias takutnya ada calo sebab jumlah WP membludak yang ikut tax amnesty,” ucap dia.

Tidak tinggal diam, Budi menelusuri kehadiran calo ini di Kanwil serta 11 KPP Jakbar. Hasilnya nihil. Ia pun mengklaim belum sempat ada laporan ada calo antrean tax amnesty di Kanwil maupun KPP lain.

“Tidak ada sama sekali calo di KPP Jakbar serta lainnya. Peringatan alias imbauan ini sebagai antisipasi jangan hingga terjadi calo antrean, jadi mitigasi kami sangat cepat,” ucap dia.

Budi memberbagi peluang terhadap WP untuk berkonsultasi langsung ke Account Representatif (AR) untuk pelaporan harta dalam rangka tax amnesty jadi tak butuh di helpdesk.

“Itu terbukti sesuai perintah saya, jadi bukan calo. Jadi jika helpdesk penuh, WP boleh minta ke AR untuk konsuntasi. WP boleh mencari AR masing-masing agar lebih enjoy mengabarkan hartanya,” tutur Budi.

Untuk diketahui, Budi menyebut, jumlah WP yang konsultasi di Kanwil serta KPP Jakbar mencapai 44.510 sepanjang pertengahan Juli hingga saat ini. WP yang ikut tax amnesty setidak sedikit 27.741 WP (yang setor uang tebusan).

“Kurang lebih 300-400 WP per hari ikut tax amnesty, baik Usaha Mikro, Kecil, serta Menengah (UMKM) maupun non UMKM. Total Surat Pernyataan Harta (SPH) yang telah masuk kurang lebih 19.000 SPH,” tutur Budi.

Total uang tebusan tax amnesty berdasarkan Surat Setoran Pajak hingga sekarang sebesar Rp 5,6 triliun serta berdasarkan SPH sebesar Rp 4,8 triliun. Kualitas pernyataan harta baik deklarasi maupun repatriasi mencapai Rp 181,7 triliun. Rinciannya, repatriasi Rp 5,6 triliun, deklarasi dalam negeri Rp 125,3 triliun, serta deklarasi luar negeri Rp 50,8 triliun.

“Sampai dengan 30 September 2016 (akhir periode I tax amnesty), kami optimistis uang tebusan dapat mencapai Rp 7 triliun,” harap Budi.

Iklan Mesin Fotocopy